Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kerjasama dengan instansi terkait untuk penegakan hukum maritim. Dalam menjalankan tugasnya, Bakamla bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kerjasama antarinstansi sangat diperlukan untuk memaksimalkan penegakan hukum maritim. “Kami bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya untuk menindak pelanggaran hukum di laut,” ujarnya.
Salah satu contoh kerjasama yang dilakukan oleh Bakamla adalah dalam hal penegakan hukum terhadap illegal fishing. Bakamla bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak para pencuri ikan yang merugikan para nelayan lokal.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, peran Bakamla dalam kerjasama ini sangatlah penting. “Bakamla memiliki kapal-kapal patroli yang dapat membantu kami dalam melakukan pengawasan di perairan Indonesia,” katanya.
Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut yang melibatkan kapal-kapal pelayaran. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, kerjasama dengan Bakamla sangat membantu dalam menegakkan aturan di laut.
Dengan adanya kerjasama antarinstansi yang baik, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat ditingkatkan. Bakamla sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan laut tentu memiliki peran yang sangat vital dalam hal ini. Dukungan dari instansi terkait juga sangat diperlukan untuk menciptakan laut yang aman dan damai bagi semua pihak.