Tantangan Penegakan Hukum Perikanan di Indonesia memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus illegal fishing dan penangkapan ikan secara berlebihan semakin merajalela. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, “Tantangan penegakan hukum perikanan di Indonesia sangat kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari minimnya sumber daya manusia hingga kurangnya alat dan sarana untuk melakukan pengawasan di laut.” Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, yang menyebutkan bahwa “Kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia.”
Salah satu solusi yang diusulkan oleh para ahli adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum perikanan. Hal ini sejalan dengan pendapat Direktur Eksekutif Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI), Ruri M. Sari, yang mengatakan bahwa “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.”
Namun, tantangan penegakan hukum perikanan di Indonesia tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat regional. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, yang menyoroti masalah illegal fishing yang melibatkan kapal-kapal asing di perairan Indonesia. “Kerjasama regional dan internasional sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan penegakan hukum perikanan di Indonesia, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak terkait. Hanya dengan upaya bersama, Indonesia dapat melindungi sumber daya lautnya dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut.