Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengawasan aktivitas perikanan di Indonesia adalah tingginya tingkat kegiatan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, sekitar 40% dari total tangkapan ikan di Indonesia berasal dari praktik ilegal (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020). Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, strategi pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. “Kita harus terus meningkatkan kualitas pengawasan aktivitas perikanan di Indonesia. Hal ini tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga untuk melindungi nelayan kecil dan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor perikanan,” ujar Edhy Prabowo (Tempo, 2020).
Salah satu strategi yang telah diimplementasikan adalah penggunaan teknologi canggih seperti sistem pemantauan kapal melalui satelit (VMS) dan sistem identifikasi otomatis (AIS). Dengan teknologi ini, petugas pengawasan dapat melacak pergerakan kapal-kapal perikanan dan memastikan bahwa mereka tidak melakukan aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan berlebihan atau melanggar batas wilayah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020).
Namun, tantangan lain yang perlu diatasi adalah kurangnya sumber daya manusia dan dana untuk melakukan pengawasan secara optimal. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, pemerintah perlu terus meningkatkan investasi dalam pelatihan petugas pengawasan dan pengadaan peralatan modern untuk memperkuat sistem pengawasan perikanan di Indonesia (Tempo, 2020).
Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, diharapkan tantangan dan strategi pengawasan aktivitas perikanan di Indonesia dapat teratasi dengan baik. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya laut demi keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia,” tambah Edhy Prabowo (Tempo, 2020).